WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Hujanan Pertanyaan di Sidang Pansus: Dari Dana Darurat Hingga Fasilitas RSUD S.K. Lerik Jadi Sorotan

Metronttdewa.com 15-04-2026 || 15:25:03

Potret suasan sidang pansus bersama RSUD S.K Lerik

Metronewsnttt.com, Kupang--​Jalannya sidang Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Kupang dalam agenda evaluasi LKPj Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 berlangsung dinamis dan penuh interupsi pada Rabu (15/4/2026). 

Manajemen RSUD S.K. Lerik menjadi pusat perhatian saat para legislator melontarkan rentetan pertanyaan kritis mulai dari masalah serapan dana darurat, ketersediaan tenaga medis, hingga masalah estetika fasilitas rumah sakit. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Tellendmark Daud, didampingi Wakil Ketua Maudy Dengah dan Sekretaris Neda Ridla Lalay ini, sejak awal langsung mencecar performa rumah sakit milik pemerintah kota tersebut.

​Hujanan pertanyaan diawali oleh Roy Riwu Kaho dari Fraksi PKB yang menuntut penjelasan mendalam terkait alokasi Dana Pengaman Kegawatdaruratan (Gadadar) sebesar Rp3 miliar.

 Roy menyoroti serapan anggaran yang sangat rendah—hanya di kisaran Rp381 juta di tengah kondisi dana jaminan kesehatan BPJS UHC yang dilaporkan menipis. Ia menilai adanya kelemahan besar dalam sosialisasi sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan dana tersebut.

Nada kritis serupa disampaikan oleh legislator PDI Perjuangan, Salomon Pellokila, yang mempertanyakan transparansi arus kas (cashflow) klaim BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025 serta kejelasan status operasional rumah sakit di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

​Kritik tajam mengenai fasilitas fisik dan estetika juga datang dari Dominggus Kale Hia (Hanura) dan Absalom Sine (NasDem). Dominggus menekankan bahwa sebagai rumah sakit di kota metropolitan, penataan pintu masuk UGD harus lebih profesional.

Sementara itu, Absalom Sine menyoroti posisi ruang jenazah yang dinilai sangat buruk secara estetika karena berhadapan langsung dengan tempat pembuangan sampah. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Pansus Maudy Dengah menyoroti ketergantungan RSUD terhadap Dinas Kesehatan dalam pengadaan obat akibat ketiadaan tenaga bersertifikasi B, serta mempertanyakan banyaknya alat kesehatan yang tidak dioperasikan karena minimnya dokter spesialis dan tenaga ahli.

​Menanggapi rentetan pertanyaan tersebut, Direktur RSUD S.K. Lerik, drg. Dian Sukmawati Arkiang, menjelaskan bahwa rendahnya serapan dana Gadadar disebabkan karena program tersebut baru diluncurkan pada Juli 2025.

 Ia menegaskan tidak ada pengalihan anggaran, melainkan pengutamaan kepesertaan BPJS sesuai regulasi nasional bagi pasien yang memenuhi syarat. Terkait masalah sosialisasi, pihaknya berkomitmen untuk melibatkan kader Posyandu dan media massa seperti TVRI guna mengedukasi publik. Mengenai aspek keuangan, drg. Dian memaparkan bahwa 88,7% pendapatan rumah sakit berasal dari klaim BPJS, namun terdapat kendala sistem pengajuan klaim yang menyebabkan piutang terbawa ke tahun anggaran berikutnya. 

Sidang berakhir dengan catatan tegas dari Pansus agar manajemen segera melakukan pembenahan menyeluruh demi pelayanan prima bagi warga Kota Kupang.(mnt)


Baca juga :

Related Post