Jangan Andalkan APBD, Dedy Patiwua Minta Pemkot Kupang Harus Berani Jemput Anggaran Pusat

Anggota DPRD Kota Kupqng, Dedy Patiwua

Metronewsntt.com, Kupang– Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Dedy Patiwua, melayangkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang dinilai pasif dalam mengupayakan anggaran dari pemerintah pusat. Dalam keterangannya di Kantor DPRD Kota Kupang, Jumat (13/03/2026), 

Dedy secara terbuka membandingkan pergerakan Pemkot Kupang dengan Pemerintah Kabupaten Kupang yang dianggap jauh lebih lincah dan berani melakukan strategi "jemput bola" hingga berhasil membawa pulang dana tambahan mencapai miliaran rupiah.

​Menurut Dedy, keterbatasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tidak boleh menjadi alasan bagi jajaran pemerintah untuk hanya menunggu anggaran turun tanpa adanya upaya kreatif.

 Ia menekankan bahwa berbagai penghargaan yang selama ini diterima oleh Pemkot Kupang seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni belaka, melainkan harus mampu menjadi daya tawar (bargaining power) yang kuat untuk mendorong lebih banyak alokasi anggaran pusat masuk ke daerah.

​Meski mengapresiasi kebijakan Pemkot yang mengalokasikan dana Rp3 miliar dari Belanja Tak Terduga (BTT) APBD 2025 untuk menjamin pelayanan IGD di RSUD S.K. Lerik bagi warga kurang mampu, Dedy menilai perubahan signifikan di sektor kesehatan dan pendidikan masih sangat minim. Berdasarkan temuan reses, masyarakat masih kerap mengeluhkan ketiadaan alat medis dan kekosongan stok obat di rumah sakit kota. 

Hal ini, menurutnya, menjadi indikator kuat bahwa dinas teknis sering kali tidak memahami realitas kebutuhan yang terjadi di lapangan.

​Sorotan tajam juga diarahkan pada rencana alokasi anggaran kelurahan sebesar Rp500 juta yang diproyeksikan untuk tahun 2027.

 Dedy memperingatkan pemerintah agar jeli mencari sumber pendanaan tambahan dari luar. Jika anggaran yang ada saat ini dipaksakan untuk mencukupi pagu tersebut tanpa adanya tambahan dana segar, maka ruang gerak pembangunan di sektor lainnya dipastikan akan menjadi sangat terbatas.

​Persoalan anggaran ini berdampak langsung pada kualitas infrastruktur yang diterima masyarakat. Dedy menyuarakan penolakan warga terhadap proyek jalan dengan konstruksi Lapis Penetrasi (Lapen) yang dinilai tidak berumur panjang. Berkaca pada daerah maju seperti Bali, di mana akses jalan hingga ke lorong pemukiman telah menggunakan aspal hotmix, masyarakat Kota Kupang kini menuntut standar kualitas yang sama.

 Di wilayah Fatululi, misalnya, warga secara tegas menolak rencana pembangunan jalan jika hanya menggunakan Lapen dan mendesak pemerintah untuk beralih ke konstruksi hotmix agar hasil pembangunan lebih permanen.

​Keresahan warga semakin lengkap dengan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU). Di tengah banyaknya pemukiman yang masih gelap, ketersediaan lampu jalan di dinas terkait justru dinilai sangat terbatas. 

Dedy menyentil pengalaman warga yang sering kali mendapati jawaban bahwa stok lampu sudah habis meskipun permintaan diajukan di awal tahun seperti bulan Januari atau Februari. Kondisi ini memperkuat desakan agar pemerintah daerah segera mengevaluasi skema anggaran dan prioritas pembangunan. 

Dedy meminta dinas-dinas teknis untuk lebih aktif turun ke lapangan guna memetakan persoalan masyarakat secara langsung agar setiap perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga Kota Kupang.(mn)

Baca juga :

• Aksi Nyata Komisi II DPRD di Rutan Kupang: Berbagi Bibit Pertanian hingga Kunjungan Kekeluargaan
• Soal Pembangunan di Kota Kupang, Meirlon Fanggidae: Kualitas Proyek Jangan Dikalahkan Oleh Waktu
• Wali Kota Kupang Buka-bukaan Soal Krisis Keuangan Daerah di Depan Kemendagri
• Tunggu Rampungnya Pertek, Pemkot Kupang Segera Gelar Mutasi Besar-Besaran
• Walikota Kupang Bentuk Tim Pengawas Khusus, Yeskiel Loudoe: Tanda Krisis Kepercayaan pada Pimpinan