Potret pelaksanaan reses legilator Demokrat, Djuneidi C Kana di RT 27 Tofa Kelurqhan Maulafa, Rqbu (18/2/2026)
Metronewsntt.com, Kupang – Kegiatan reses yang digelar Anggota DPRD Kota Kupang, Djuneidi C. Kana, di wilayah RT 27/RW 10, Kelurahan Maulafa, mendadak riuh,, Rabu (18/2/2026).
Hal ini dipicu oleh pengakuan mencengangkan seorang warga terkait karut-marutnya pendataan bantuan sosial di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kupang yang dinilai sangat jauh dari realita lapangan.
Di hadapan legislator asal Partai Demokrat tersebut, seorang warga yang merupkan seorang ibu rumah tangga meluapkan kekecewaannya.
Ia mengungkapkan fakta ironis di mana dirinya yang secara ekonomi tergolong susah, justru tercatat dalam data Dinsos sebagai "orang terkaya urutan kedua" di wilayah Tofa.
"Kami meminta pendataan dilakukan secara baik dan jujur. Karena dalam data saat kami ke Dinsos, saya masuk dalam daftar orang terkaya urutan kedua di Tofa, padahal semua orang tahu bagaimana kondisi kehidupan saya yang sebenarnya," ujar ibu rumah tangga ini dengan nada getir.
Menanggapi pengakuan tersebut, Djuneidi C. Kana yang duduk di Komisi IV—membidangi kesehatan, pendidikan, dan sosial—menegaskan bahwa dirinya adalah perpanjangan tangan warga. Ia berkomitmen untuk membawa masalah salah sasaran data ini ke tingkat pemerintah kota.
"Aspirasi ini akan saya masukkan dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk disampaikan ke pemerintah kota guna ditindaklanjuti. Data sosial harus benar-benar faktual agar bantuan pemerintah tepat sasaran," tegas Djuneidi yang juga menjabat di Badan Kehormatan dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Kupang tersebut.
Selain persoalan data kemiskinan, warga lainnya turut menyuarakan keluhan infrastruktur. Mantan Ketua RT 27, Jhoni Manafe, mendesak perbaikan jalan, drainase, dan lampu penerangan jalan. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat fisik rumah warga, tetapi melihat status pekerjaan mereka yang mayoritas adalah penjual sayur dan buruh kasar yang sangat rentan secara ekonomi.
Senada dengan itu, Samuel Hanas mendorong agar iuran BPJS bagi warga kurang mampu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah (PBI). Ia juga menyoroti perlunya drainase yang memadai agar air hujan tidak menggenangi rumah warga, serta program rumah layak huni bagi para kepala keluarga baru. Warga bahkan mengusulkan adanya pemekaran RT agar perhatian pemerintah bisa lebih spesifik menjangkau kebutuhan masyarakat.
Menutup kegiatan reses, Djuneidi C. Kana memastikan seluruh masukan warga Tofa akan diperjuangkan dalam agenda pembangunan Kota Kupang ke depan, terutama menyangkut hak-hak sosial dan fasilitas publik yang mendesak.
Selain itu, ia juga menyampaikan pesan penting agar masyarakat dapat menjaga fasilitas umum yang sudah dibangun, baik jalan maupun drainase, serta senantiasa membuang sampah pada tempatnya guna menjaga kenyamanan lingkungan bersama.
(mnt)