Kondisi jalan utama menuju kantor lurah yang rusak dan becek yang hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah kota
Metronewsntt.com, Kupang– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang memberikan pernyataan keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang terkait kondisi infrastruktur jalan yang terbengkalai, terutama di wilayah pinggiran kelurahan.
Kondisi sejumlah jalan utama di Kota Kupang secara kondisinya semakin memprihatinkan. Selain faktor cuaca, buruknya sistem drainase yang tidak ada menjadi pemicu utama cepatnya kerusakan aspal di berbagai titik.
Hal ini disampaikan oleh Legislator PAN, Dicky Tallo, saat memberikan keterangan kepada media di ruang Fraksi PAN DPRD Kota Kupang baru-baru ini.
Anggota Komisi III tersebut menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi di lapangan telah memicu aksi swadaya dari masyarakat sebagai bentuk protes sekaligus solusi atas kelambanan pemerintah daerah dalam merespons kerusakan infrastruktur.
Dicky mencontohkan kondisi di wilayah Kecamatan Alak, tepatnya di jalur menuju kantor camat, di mana warga berinisiatif melakukan urunan secara mandiri untuk menimbun jalan yang berlubang dengan tanah putih.
Menurutnya, aksi nyata warga ini adalah tamparan bagi pemerintah agar lebih peka terhadap fasilitas publik. Kondisi serupa juga terlihat di RT 18 Penkase-Oeleta, tepat di depan Gereja Suar, di mana warga memilih melakukan pengecoran jalan secara swadaya karena tidak adanya tindakan nyata dari pemerintah.
Padahal, Dicky menekankan bahwa jalur-jalur tersebut merupakan urat nadi perekonomian yang sangat vital. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Alak, ia menegaskan bahwa jalan-jalan prioritas yang menjadi pusat arus barang dan jasa, serta lokasi gudang logistik utama Kota Kupang, seharusnya mendapatkan penanganan yang jauh lebih cepat.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kupang diharapkan bisa lebih cekatan dan jeli dalam memetakan masalah infrastruktur, terutama saat menghadapi musim penghujan dengan intensitas tinggi tentunya sangat berdampak pada tingkat kerusakan akan semakin parah.
" Kejelian pemerintah dalam menangani masalah ini sangat diperlukan agar mobilitas arus barang tidak terganggu dan roda ekonomi masyarakat tetap berjalan lancar."harapanya. (mnt)