Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang, Djuneidi Kana sedmag menyampaikan penandangan umum Fraksi Demokrat dalam.sidamg paripurna, Kamis
Metronewsntt.xom, Kupang– Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang menyampaikan kritik keras terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Kupang Tahun Anggaran 2026, yang menunjukkan Pendapatan Daerah sebesar Rp1,286 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp1,341 triliun.
Dalam pemandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi, Djuneido C. Kana pada sidang paripurna, Kamis malam (20/11/2025) di Kantor DPRD Kota Kupang,. Fraksi menilai rancangan ini tidak mencerminkan efisiensi anggaran, secara lugas diistilahkan sebagai fenomena "besar pasak lebih dari pada tiang," dan oleh karenanya mendesak agar Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2026 bersifat efisien.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rochard Odja bersama Wakil Ketua Jabir Marola dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Franscies, ini menjadi sorotan utama atas isu-isu krusial.
Catatan paling mengkhawatirkan adalah peningkatan angka stunting yang melonjak tajam dari 18,8% (2024) menjadi 26,6% (2025), di mana Fraksi menuntut tindakan nyata dan segera dari Pemerintah untuk menekan kenaikan tersebut.
Selain itu, terkait program Pusat Makanan Bergizi Gratis (MBG), Fraksi mendorong Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan untuk menyiapkan kelompok-kelompok produksi lokal sebagai pemasok kebutuhan pokok guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Masalah infrastruktur menjadi perhatian krusial lainnya;
Fraksi menuntut perhatian terhadap pembangunan/rehabilitasi jalan setapak, serta mendesak perbaikan segera pada Jalan GOR Oepoi yang rusak bertahun-tahun, jalan di Pasar Kasih, Pasar Oebobo, Pasar Oeba, Jalan Fetor Funai, Jalan HTI Oebufu, dan Jalan Masuk TPU Fatukoa.
Fraksi juga mendesak perbaikan saluran/drainase yang rusak dan penyikapan serius terhadap persoalan genangan air di Kota Kupang yang rutin terjadi saat musim penghujan.
Fraksi mengingatkan agar pada alokasi murni, Pemerintah melakukan pemasangan lampu jalan di Jembatan Petuk yang rusak sejak Seroja.
Di bidang kesehatan, Pemerintah diminta mengantisipasi munculnya wabah DBD, Diare, dan penyakit menular lainnya menjelang perubahan musim, mempersiapkan tanggap darurat bencana, serta menindaklanjuti penanganan persoalan Rabies dan peningkatan jumlah pengidap HIV AIDS.
Menjelang NATARU, Fraksi menyoroti kelangkaan BBM (Pertralite, Solar, Minyak Tanah) dan mendesak Pemerintah agar menjaga kestabilan harga pasar terhadap kebutuhan sembako.
Terakhir, Fraksi mempertanyakan prosedur penentuan Desil penerima bantuan Pemerintah karena banyaknya nama penerima bantuan yang hilang meskipun tergolong tidak mampu, sekaligus memohon penjelasan sejauh mana proses penyelesaian persoalan penanganan kebutuhan air bersih di Kota Kupang.(mnt)