Cegah Kekerasan Terhadap Anak, Legislator Golkar Ape Djami Wila Minta PPPA Gencar Lakukan Sosialisasi

Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, Ape Djami Wila dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon

Metronewsntt.com, Kupang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Ape Djami Wila  meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (PPPA)  agar gencar sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Hal ini dengan tujuan  untuk bisa menjadi sebuah kota yang aman dan humanis  ramah anak

Demikian disampaikan legislator Golkar asal Dapil Alak ini dengan didampingi Ketua  Fraksi  Golkar DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, diruang Fraksi Golkar Kantor DPRD  Kota Kupang, saat dimintai tanggapan terkait peran Dewan dalam mendorong dinas yang mitra kerja terkait dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, Rabu (6/12/2023).

Ia menjelaskan dengan perkembangan teknologi saat ini disisi lain memiliki dapak positif dan negatif  untuk  pemberian pemahaman  kepada anak secara dini dengan cara terus memberikan sosialisasi  di lembaga pendidikan, tempat ibadah dan juga masyarakat.

"Kami tentunya sebagai wakil rakyat yang di komisi VI yang bermitra dengan Dinas PPPA sangat mendukung terbentuknya Kota Kupang sebagai Kota  Kasih menjadi kota layak anak.Namun  tentunya perlu adanya penguatan akan simpu-simpul dasar baik di lembaga pendidikan, tempat ibadah dan juga masyarakat, guna mereka bisa ikut berperan dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terjadi pada lingkungan masing-masing," ungkapnya.

Menurutnya, kerja kolaborasi dengan semua pihak terkait menjadi suatu hal terpenting dalam upaya pencegahan.

Ia berharap  hal ini menjadi suatu dorongan dalam menjadi apa yang menjadi tujuan bersama dalam menjadi Kota Kupang menjadi kota layak anak.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Kota Kupang, Ir Clementina Soengkono, yang dimintai tanggapan hal ini, mengaku  untuk sosialisasi terus dilakukab dinas PPPA saat terus membangun kolaborasi bersama pihak terkait baik LSM, Kementerian Kemenkuham dan hingga tingkat kelurahan , tokoh agama, masyarakat hingga  lembaga pendidikan.

"Kami saat ini gencar melakukan sosialisasi, namun menjadi kendala   pada  anggaran yang  sangat minim," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk tahun 2024  Dinas PPPA  berencana akan melakukan SOP bersama se.ua kelurahan dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan.

"Kami akan lakukan SOP  guna nantinya jika ad terjadi kekerasan bisa langsung di tindaklanjuti  dengan maksimal dan secara  terstruktur dalam prosesnya," katanya. (mnt)

Baca juga :

• Demokrat Pertanyakan Realisasi PAD Tidak Capai Target
• Tidak Cepat Terselesaikan, Ketua Fraksi Gabungan Mokris Lay : Anggaran PMI Bakal Jadi Silpa
• PDI Perjuangan Minta Penjelasan Pemkot Terkait Realisasi Belanja Daerah T.A 2024
• Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang Soroti Silpa Dan Aset Daerah
• Wakil Wali Kota Sampaikan LKPj Pemerintah Kota Kupang T.A 2024 Pada Sidang Paripurna ke-18