Ketua Pansus LKPJ, Tellenmard Daud
Metronewsntt.com, Kupang- Setelah terbentuknya Pansus Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Kupang tahun 2020, pada Kamis (3/6/2021) malam, tidak perlu menunggu lama, namun Jumat (4/6) langsung menggelar rapat perdana untuk menginventaris persoalan untuk selanjutnya didalami dan dievaluasikannya.
Pansus yang dengan ketuai Fraksi Golkar Tellendmark Daud, Wakil Fraksi PKB Roni Lotu, dan Sekretaris Fraksi Hanura , Diana Bire. Dan para anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDIP, Barche Bastian, Dominika Bethan, Fraksi Gerindra, Richard Odja, dan Ayu Witari Tallo, Fraksi PKB, Theodora Ewalde Taek, Fraksi Golkar, Tellendmark Daud dan Jemari Yoseph Dogon, Fraksi PAN-Perindo, Jusuf Abjena dan Simon Dima, Fraksi Gabungan, Diana O Bire, Mokrianus Lay dan Nining Basalama, Fraksi Demokrat, Maudy Dengah dan Yeki Feoh
Ketua Pansus, Tellendmark Daud yang dikonfirmasi wartawan di gedung DPRD Kota Kupang,usai rapat mengatakan, dengan waktu kerja Pansus yang tidak terlalu panjang yakni hanya 7 hari, maka Pansus perlu melakukan rapat untuk menginventarisir persoal-persoalan untuk dijadikan bahan evaluasi akan kinerja pemerintah kota.
"Dalam rapat ini tidak semua dibahas, tapi ada batasan-batasannya berdasarkan laporan masyarakat, rekomendasi polisi, dan yang terjadi pada OPD-OPD untuk selanjutnya Pansus melakukan evaluasi ,"katanya.
Lebih jauh dikatakan Politisi Golkar ini, melalui persoalan yang telah di inventarisir ini nantinya Pansus akan melakukan diskusi bersama dengan OPD-OPD tertentu untuk bisa mendapat penjelasan dari mereka, dan setelah itu baru dilakukan uji petik lapangan.
"Melalui penjelasan nanti, dan jika ada hal yang perlu dilakukan uji petik lapangan maka Pansus akan turun lapangan guna melihat secara langsung dan kemudian di catat untuk selanjutnya di evaluasikan untuk dirangkum dalam sebuah rekomendasi untuk diserahkan ke pemerintah untuk ditindaklanjut nantinya.
"Saat ini lagi disusun jadwal kerja Pansus, sehingga Senin (7/6/2021) Pansus mulai melakukan pertemuan bersama OPD," ungkapnya.
Sementara disinggung soal dari hasil inventarisir persoalan, OPD-OPD mana yang dilihat Pansus untuk perlu kajian lebih dalam, Dikatakannya, ada beberapa OPD yang perlu dikaji secara mendalam seperti dinas kesehatan, Perumahan dan pemukiman dan mungkin ada juga UPT yang berkaitan dengan lampu penerangan jalan.
"Ini juga merupakan masukan dari masing komisi dalam rapat dan kita rangkum," tutup legislator tiga periode tersebut.(mnt)