Anggota DPRD Kota Kupang, Djuenidi C. Kana dan Kadisprindag, Alfred Lakabela
Metronewsntt.com, Kupang – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisprindag) Kota Kupang, Alfred Lakabela, menanggapi desakan DPRD terkait fenomena kelangkaan dan lonjakan harga minyak tanah yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Kadisprindag kepada media di sela-sela rapat tingkat komisi pada Kamis (25/6/2026) di gedung kantor DPRD Kota Kupang.
Alfred menjelaskan bahwa minyak tanah yang disalurkan merupakan program bersubsidi pemerintah dengan HET sebesar Rp4.000 per liter. Namun, harga di lapangan justru melonjak menjadi Rp40.000 per 5 liter, padahal harga yang seharusnya dibayarkan adalah Rp20.000. Menurutnya, lonjakan harga ini dipicu oleh praktik transaksi jual beli ilegal oleh oknum yang menjual kembali minyak dari pangkalan.
"Itu adalah masyarakat yang membeli dari pangkalan lalu jual kembali. Yang jual kembali itulah yang menaikkan harga," tegas Alfred di hadapan awak media.
Menanggapi situasi ini, Alfred menyatakan bahwa pihaknya akan segera bertindak tegas untuk menghentikan praktik tersebut.
"Dalam waktu dekat, saya sudah perintahkan staf melakukan monitoring, melakukan pemantauan evaluasi di lapangan, dan kebetulan sudah ada pembentukan satuan tugas, Satgas BBM dan LPG akan melakukan operasi penertiban," ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya edukasi bagi masyarakat karena minyak tanah bersubsidi tidak diperuntukkan bagi transaksi komersial.
"Ini adalah program pemerintah bersubsidi bagi masyarakat pada umumnya. Karena itu tidak boleh dilakukan transaksi jual beli. Itu dilarang," ujar Alfred..
Pihaknya berharap ke depan masyarakat hanya membeli minyak tanah di pangkalan untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak menjualnya kembali dengan harga tinggi.
Sebelumnya, krisis ketersediaan minyak tanah yang dibarengi dengan melonjaknya harga di pasaran Kota Kupang memicu desakan keras dari pihak legislatif.
Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Demokrat, Djuneidi C. Kana, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang tidak boleh bersikap pasif melihat kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini.(mnt)