WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

DPRD Desak Evaluasi Harga Minyak Tanah, Kadisprindag Kota Kupang Siapkan Operasi Penertiban

Metronttdewa.com 25-06-2026 || 15:00:52

Anggota DPRD Kota Kupang, Djuenidi C. Kana dan Kadisprindag, Alfred Lakabela

Metronewsntt.com, ​Kupang – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisprindag) Kota Kupang, Alfred Lakabela, menanggapi desakan DPRD terkait fenomena kelangkaan dan lonjakan harga minyak tanah yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayahnya.

​Pernyataan tersebut disampaikan Kadisprindag kepada media di sela-sela rapat tingkat komisi pada Kamis (25/6/2026) di gedung kantor DPRD Kota Kupang.

​Alfred menjelaskan bahwa minyak tanah yang disalurkan merupakan program bersubsidi pemerintah dengan HET sebesar Rp4.000 per liter. Namun, harga di lapangan justru melonjak menjadi Rp40.000 per 5 liter, padahal harga yang seharusnya dibayarkan adalah Rp20.000. Menurutnya, lonjakan harga ini dipicu oleh praktik transaksi jual beli ilegal oleh oknum yang menjual kembali minyak dari pangkalan.

​"Itu adalah masyarakat yang membeli dari pangkalan lalu jual kembali. Yang jual kembali itulah yang menaikkan harga," tegas Alfred di hadapan awak media.

​Menanggapi situasi ini, Alfred menyatakan bahwa pihaknya akan segera bertindak tegas untuk menghentikan praktik tersebut.

​"Dalam waktu dekat, saya sudah perintahkan staf melakukan monitoring, melakukan pemantauan evaluasi di lapangan, dan kebetulan sudah ada pembentukan satuan tugas, Satgas BBM dan LPG akan melakukan operasi penertiban," ungkapnya.

​Ia juga menegaskan pentingnya edukasi bagi masyarakat karena minyak tanah bersubsidi tidak diperuntukkan bagi transaksi komersial.

​"Ini adalah program pemerintah bersubsidi bagi masyarakat pada umumnya. Karena itu tidak boleh dilakukan transaksi jual beli. Itu dilarang," ujar Alfred..

​Pihaknya berharap ke depan masyarakat hanya membeli minyak tanah di pangkalan untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak menjualnya kembali dengan harga tinggi.

​Sebelumnya, krisis ketersediaan minyak tanah yang dibarengi dengan melonjaknya harga di pasaran Kota Kupang memicu desakan keras dari pihak legislatif.

​Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Demokrat, Djuneidi C. Kana, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang tidak boleh bersikap pasif melihat kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini.(mnt)


Baca juga :

Related Post