Anggota DPRD Kota Kupang,Yafet Horo
Metronewsntt.com, Kupang---Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Yafet Horo, menaruh harapan besar di pundak Direktur Utama Perumda Pasar Kota Kupang yang baru, Ganda Raymond Tadjo Tallo, untuk melakukan pembenahan total terhadap kondisi pasar di wilayah tersebut.
Pernyataan legislator Partai Golkar ini disampaikan, Rabu (14/1/2026) terkait muncul adanya respons atas keluhan pedagang, khususnya di Pasar Oeba, yang selama ini merasa terbebani oleh karut-marut pengelolaan fasilitas publik dan sampah.
Yafet menegaskan bahwa pergantian pimpinan di tubuh Perumda Pasar harus menjadi momentum lahirnya perubahan nyata.
Menurutnya, Dirut yang baru wajib memiliki konsep penataan yang matang agar pasar memiliki estetika dan kemajuan yang signifikan.
Ia menekankan pentingnya kerapian lapak, keteraturan sistem parkir, serta pengelolaan sampah yang profesional demi kenyamanan pedagang maupun pembeli. Bagi Yafet, tanggung jawab besar untuk mengubah wajah pasar kini sepenuhnya berada di tangan manajemen baru.
Kondisi di lapangan memang tampak kontras dengan harapan tersebut. Mama Loni, salah satu pedagang di Pasar Oeba,mengungkapkan betapa parahnya pengelolaan kebersihan selama ini.
Ia mengenang insiden awal Januari 2026, ketika sampah menumpuk begitu dahsyat hingga membutuhkan alat berat eksavator dan lima truk sampah untuk membersihkannya. Meski setiap hari pedagang dipungut retribusi sebesar Rp5.000—termasuk di dalamnya biaya sampah sebesar Rp2.000—fasilitas yang diterima dinilai jauh dari layak.
Kekecewaan pedagang semakin diperparah dengan kebijakan penarikan retribusi yang tetap berjalan pada hari Minggu, sementara di hari yang sama tidak ada petugas yang mengangkut sampah.
Mama Loni mendesak agar Perumda Pasar tidak hanya fokus menarik pungutan, tetapi juga rutin memperhatikan kebutuhan dasar pedagang, seperti penyediaan kantong plastik dan penempatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di luar area pasar agar lingkungan tetap higienis.
Selain persoalan sampah, Pasar Oeba juga dibayangi masalah ketidakadilan distribusi lapak. Lemahnya pengawasan diduga memicu praktik monopoli, di mana individu tertentu mampu menguasai lebih dari sepuluh lapak, sementara pedagang kecil kesulitan mendapat ruang. Sistem pungutan pun dinilai tidak adil karena dipukul rata; penjual sayur di pinggir jalan dibebankan biaya yang sama dengan pemilik lapak besar, bahkan tetap dipaksa membayar meski kondisi jualan sedang sepi.
Kini, para pedagang menuntut kepemimpinan yang lebih peka dan berani turun ke lapangan. Mereka berharap Dirut Perumda Pasar dan jajarannya tidak hanya duduk di balik meja menerima laporan formal, melainkan melihat langsung realita kumuh dan ketimpangan yang terjadi setiap hari di Pasar Oeba guna mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.(mnt)