Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Diana Bire
Metronewsntt.com, Kupang- Kenaikan harga komoditi beras cukup signifikan. Kenaikan harga bahan makanan pokok ini tentu sangat memberatkan masyarakat.
Berkaitan persoalan ini disikapi berbagai kalangan. DPRD Kota Kupang termasuk salah satu lembaga yang serius menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat terutama bagi masyarakat kecil.
Para wakil rakyat yang dipilih dan dipercayakan membawa amanat rakyat meminta pemerintah kota harus segera mencari solusi yang komprehensif agar harga beras ini bisa berada pada posisi harga yang dapat meringankan daya beli masyarakat sewajarnya. Apalagi tidak lama lagi, dalam waktu dekat akan memasuki Hari Raya Paskah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Diana Bire yang dikonfirmasi di Kantor DPRD Kota Kupang, Rabu (1/3) siang, meminta Pemerintah Kota Kupang agar melakukan suatu gerakan upaya dalam mengatasi lonjakan harga terutama kenaikan harga beras yang terjadi saat ini.
" Masalah kenaikan harga beras yang saat ini terjadi dipasaran di Kota Kupang misalnya paling rendah Rp 12.500 per kg dan tertinggi Rp 16.000 per kg, sehingga pemerintah melalui dinas terkait perlu melakukan operasi Pasar guna menyikapi kenaikan harga beras ini," kata srikandi asal Partai HANURA tersebut
" Pemerintah harus segera ambil sikap karena tugas mereka adalah mengawasi dan melakukan pengendalian harga. Apalagi mau mendekati hari raya Paskah, ini musti diatasi,” tandasnya.
Anggota legislatif asal Dapil Kota Raja mengaku, selain operasi pasar, pemerintah juga harus menggelar pasar murah, serta.membangun koordinasi dengan Bulog akan ketersediaan stoc beras.
"Memang masalah kenaikan ini tidak hanya pada beras,tapi kenaikan ini juga terjadi pada kebutuhan bumbu dapur yakni cabai .Untuk itu dengan ada gerakan pemerintah kota per rumah wajib tanam cabai guna bisa membantu menekan biaya belanja keluarga kiranya tidak hanya sebuah ajakan motivasi belaka , tetapi perlu juga ada perangsang ikutanya yakni dengan pemberian bibit cabai per keluarga untuk ditanam," sarannya.
Oleh karena itu, Dinas pertaniaan dan perkebunan melalui program pengembangan pertanian dengan sistim pembagian kelompok khususnya untuk pembagian cabai tidak.perlu harus membentuk kelompok.Karena gerakan yang digaungkan pemerintah per keluarga,sehingga pembagian anakan cabai pun per Kepala keluarga.
"Kami berharap gerakan tanam cabai yang digaungkan per rumah ini , Dinas Pertanian tidak saja memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang sekarang ini terjadi ,tetapi pembagian bibit cabai ini dapat dilakukan per rumah bukan lagi harus bentuk kelompok," pintanya. (mnt)